Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
PSI mengusung program nasional BPJS Kesehatan Gratis. Banyak orang bertanya-tanya, apa mungkin biaya kesehatan rakyat digratiskan oleh negara?
Bukan saja sebuah kemungkinan, namun kenyataan. Ada beberapa benchmark yang bisa kita pelajari. Yang pertama tidak jauh-jauh, yakni di Thailand. Gagasan pembiayaan kesehatan khususnya bagi warga miskin sudah dicanangkan sejak 1975.
Seiring perjalanan waktu, pemerintah Negeri Gajah Putih melakukan evaluasi yang dilakukan secara periodik. Kendati berganti pemerintah dan kadang dilalui dengan proses yang mahal, program bernama Universal Health Coverage Scheme (UHC) itu tetap konsisten berjalan. Karena ini menyangkut hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan.
UHC ditetapkan pada 2002 dan fiturnya menyangkut hampir semua layanan yang paling dibutuhkan masyarakat. Selain layanan umum termasuk juga layanan darurat (emergency), perawatan medis berbiaya tinggi hingga rehabilitasi.
Jadi bisa dibayangkan pasien dan keluarganya tidak akan panik. Tak heran jika dalam tempo 9 tahun 100 persen rakyat Thailand ikut program UHCS. Dalam kurun tersebut berarti sebanyak 75 persen warga perlahan menjadi bagian dari UHC.
Mengapa orang berbondong-bondong memilih? Karena gratis! Tidak ada premi atau iuran bulanan yang harus dibayarkan oleh rakyat Thailand. Masyarakat hanya perlu mendaftar untuk mendapatkan layanan UHC.
Maka kalau Thailand memperoleh Health Care Index (HCI) di ranking 13 dunia ya wajar saja. Indonesia di peringkat 52. Angka harapan hidup warga Thailand 79,27 tahun. Indonesia 68,81 tahun. Lebih panjang Thailand.
Mari ke belajar ke Bhutan. Negara berkembang lain yang angka harapan hidup masyarakatnya meningkat sangat pesat. Tahun 90-an masih di bawah Myanmar, kini jauh di atas Myanmar yang 66,8 tahun. Bhutan 71,61 tahun. Juga masih di atas Indonesia.
Harapan itu disandarkan pada jaminan kesehatan yang juga gratis.
Rata-rata pengeluaran kesehatan terhadap PDB Bhutan sebesar 4-4,5 persen. Lalu pemerintah menggelontorkan biaya hingga 73,4 persen untuk biaya kesehatan masyarakat yang diperoleh dari APBN. Sisanya disokong oleh sektor swasta, bantuan pembangunan dan asuransi sukarela.
Di Indonesia, tahun 2022 klaim BPJS ke pemerintah adalah sebesar Rp 117 triliun. Ini adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS dalam rangka membayar kesehatan masyarakat.
Dari sisi anggaran dan pendapatan, pemerintah mengeluarkan biaya Rp 62 triliun yang berasal dari APBN. Sementara pendapatan dari iuran peserta sebesar Rp 60 triliun. Dengan konfigurasi seperti ini saja sebenarnya masih ada surplus sebesar Rp 5 triliun.
Jika hak atas layanan kesehatan diprioritaskan, pos anggaran kesehatan mesti ditingkatkan. Tidak cukup Rp 62 triliun. Harus naik. Subsidi untuk BBM saja sudah naik mencapai Rp 500 triliun.
Untuk mencapai itu perlu dukungan political will. Keinginan politik untuk memprioritaskan kesehatan sebagai hak utama. Seperti di Thailand yang tidak diganggu gugat oleh pemerintah baru. Sedang model pembiayaannya meniru Bhutan yang melibatkan berbagai sektor. (*)
Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam
Imam Fatoni Effendi
Foto: Linkaja, Gardaoto
